Kira-kira sebulan yang lalu, saya mendapatkan sebuah surel di kotak surat FB saya dari Grup “Agar Jakarta Tidak Macet”. Si pemilik grup mengirimkan surat yang menanyakan pendapat pribadi dari anggota grup mengenai usulan penyelesaian masalah kemacetan kronis di kota Jakarta. Bagi saya, penyelesaian terbaik untuk kemacetan di Jakarta adalah angkutan umum, satu hal yang saya percayai dari dulu sampai sekarang. Yang menjadi masalah, meskipun sudah tersedia fasilitas angkutan umum dalam beragam jenis, masyarakat Jakarta masih saja menggunakan kendaraan pribadi untuk alat gerak pribadi mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki minat yang rendah terhadap moda transportasi umum yang ada saat ini. Seandainnya masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka di rumah dan menggunakan kendaraan umum sebagai alat transportasi, kemacetan di jalan raya dengan sendirinya akan berkurang. Berdasarkan analisa pribadi, membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi dapat dilakukan dengan lewat penyediaan angkutan umum dalam jumlah yang banyak, adanya evaluasi serius terhadap kelaikan angkutan umum, perbaikan layanan terhadap penumpang, penilaian berkala terhadap operator angkutan umum dan pemberian subsidi pada tarif penumpang angkutan umum.
Pemerintah, daerah dan pusat, harus mampu menyediakan sarana transportasi umum dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak berarti untuk setiap jenisnya, unit yang disediakan harus mampu melayani kebutuhan pengguna transportasi tersebut. Contohnya, angkutan darat seperti bus besar dalam kota--Patas, Patas AC--jumlahnya masih sedikit. Tidak jarang seorang penumpang dari Depok harus menunggu lebih dari lima belas menit untuk dapat menaiki sebuah patas yang bertujuan Jakarta. Keberadaan kendaraan pelengkap bus besar seperti Metro Mini, Kopaja, Miniarta, Sukma Jaya, Deborah,--juga sedikit. Padahal mikrobus dapat menjadi pelengkap untuk bus Patas yang ukurannya terlalu besar untuk jalan-jalan kecil di Jakarta. Moda kereta jalur JaBoDeTaBek juga mengalami perkara yang kurang lebih sama. Harusnya setiap 15 menit sekali ada kereta yang mampir di setiap stasiun untuk mengambil penumpang. Kenyataan yang ada, kereta sering kali datang terlambat atau mengalami gangguan teknis sehingga kedatangan kereta di setiap stasiun menjadi 30 menit sekali dan bahkan 45 menit sekali. Penambahan armada angkutan umum, untuk setiap jenisnya, menjadi krusial karena itu akan membuat daya angkut menjadi lebih besar. Seandainya setiap 5 menit atau 10 menit ada kereta atau bus yang datang untuk mengangkut penumpang, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Peningkatan armada akan mempengaruhi tingkat kedatangan angkutan umum. Makin tinggi kekerapan kedatangan angkutan umum, makin banyak pula masyarakat yang terangkut olehnya. Makin sering bus atau kereta datang, makin yakin masyarakat untuk menggunakan alat transportasi umum. Imbasnya, orang memiliki sedikit alasa untuk menggunakan kendaraan pribadi milikknya karena tahu ia setiap saat dapat memilih transportasi yang ia inginkan.
Masyarakat akan lebih tertarik menggunakan angkutan umum apabila pemerintah lebih serius dalam melakukan evaluasi, rutin dan mendadak, terhadap kelaikan kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh perusahaan angkutan umum yang resmi beroperasi di jalan. KIR yang dilakukan selama ini terkesan hanya formalitas belaka. Buktinya, walau sudah berkali-kali dilakukan KIR masih banyak terjadi kecelakaan di jalan raya yang melibatkan angkutan umum. Kebanyakan dari kecelakaan itu bersumber dari tidak terpeliharanya angkutan umum yang beroperasi di jalan raya--ban yang botak, rem yang blong, sistem kemudi yang rusak, rangkat yang sudah berkarat. Razia yang dilakukan DLLAJR sebaiknya jangan cuma mengincar kendaraan-kendaraan niaga tapi juga angkutan umum. Mereka juga jangan hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan tapi juga harus memeriksa kelengkapan dari kendaraan itu sendiri. Periksa ban Angkot dan Mikrolet-kembangnya masih dalam atau tidak. Perhatikan itu bus-bus besar atau kecil, bisa tidak kendaraan itu memperlambat laju dengan baik dengan menggunakan rem. Kendaraan yang didapati tidak laik jalan pada saat dilakukan razia harus “dikandangkan”. Kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi sampai kekurangannya diperbaiki. Kondisi bus Patas dan mikrobis yang hilir mudik saat ini juga harus diperbaiki. Bus-bus tersebut banyak yang sudah mengalami pengeroposan di bodi kendaraannya. Besi-besi pada pintu mobil dan badan mobil sudah berkarat. Besi pegangan di bus seperti Patas atau Metro Mini sudah mulai copot dari tempatnya, karena murnya hilang atau las-nya patah. Pintu-pintu di gerbong kereta banyak yang rusak dan tidak dapat ditutup. Kendaraan angkut kecil macam Mikrolet atau Angkot tidak luput hal serupa. Usaha perbaikan terhadap sarana angkutan umum--pengecatan ulang pada bodi, penggantian suku cadang kendaraan, pembelian unit kendaraan baru--akan berdampak besar pada perubahan sikap para penumpang. Apabila mobil yang dinaiki berada dalam kondisi yang baik, secara kasat mata, orang pun merasa nyaman berada di dalamnya. Dan jika kendaraan angkutan umum yang beroperasi laik jalan, maka masyarakat pun lebih tenang hatinya dan mau beralih menggunakan alat transportasi umum. Dampaknya, orang pun suka naik kendaraan umum.
Mutu layanan yang bagus terhadap penumpang juga salah satu hal yang mampu membangkitkan minat masyrakat untuk lebih aktif menggunakan angkutan umum. Yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan, pada khususnya, operator angkutan umum adalah kenyamanan para penumpang. Masa kini adalah saatnya untuk memberlakukan larangan tegas terhadap keberadaan pengamen dan pedagang asongan di dalam bus, kereta, dan angkutan kecil macam mikrolet dan angkot. Keberadaan mereka di dalam bus, mikrolet, dan kereta bukannya mempermudah penumpang melainkan mengganggu dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tidak perlulah mengingkari fakta kalau tidak semua pengamen benar-benar mengamen, pengasong benar-benar mengasong, dan pengemis benar-benar mengemis. Sebenarnya, semua operator angkutan umum setuju dengan hal ini. Namun, pelaksanaan di lapangan selalu jauh panggang dari api. Meskipun sudah dibuat larangan, masih saja pengamen, pengemis, dan pedangang asongan naik ke kendaraan umum, bisa dengan mencuri masuk atau memaksa masuk ke dalam bus. Cara mereka bisa dengan pemaksaan dengan ancaman yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan preman jalanan. Dalam hal ini, posisi awak bus seperti sopir dan kenek menjadi sangat lemah. Mereka ingin menegakan peraturan tetapi nyawa mereka terancam. Pada titik inilah peran polisi sebagai aparatur pemerintahan dalam urusan keamanan diperlukan. Polisi dapat mengambil inisatif dalam mengatasi keberadaan pengemis, pengamen dan pedagang asongan di dalam bus atau mikrolet. Jika di dalam bus didapati pengasong atau pengamen, polisi bisa langsung turun tangan meminta mereka turun dari kendaraan umum. Agar ada efek langsung, Polisi juga perlu dibekali peraturan yang memungkinkan mereka untuk langsung mengenakan denda pada pedagang atau pengamen yang tertangkap tangan. Pada moda kereta, Polisi Khusus KA (Polsuska) juga dapat melakukan hal serupa seperti melarang kereta berjalan sampai para pedagang dan pengemis turun dari setiap gerbong. Penempatan Polsuska juga jangan hanya di dalam kereta AC tapi juga perlu dilakukan dalam kereta Ekonomi.
Pemerintah perlu melakukan penilaian berkala terhadap operator-operator angkutan umum di Jakarta yang hasilnya wajib diberitakan kepada khalayak umum. Penilaian berkala yang harus dilakukan meliputi aspek pelayanan, kelaikan unit transportasi yang dimiliki, dan ketrampilan pengemudi angkutan. Untuk urusan pelayanan penumpang, tim penilai dapat menyebarkan angket kepada penumpang angkutan umum secara acak. Penilaian kelaikan angkutan umum bisa dilakukan tim peneliti di bengkel yang ditunjuk khusus atau di garasi pemeriksaan milik pemerintah. Untuk urusan ketrampilan pengemudi angkutan umum, dapat dilakukan lewat uji ketrampilan mengemudi di bawah pengawasan Polisi dan Asosiasi Mengemudi Difensif Indonesia (AMDI). Operator angkutan umum yang mendapat nilai tinggi dari hasil penilaian layak untuk diganjar penghargaan oleh pemerintah. Caranya bisa lewat pemberian plakat penghargaan, pemberitaan di media massa, pemberian subsidi, dll. Untuk operator angkutan yang mendapat nilai rendah, tim penilai bisa memberikan hukuman dalam bentuk pengawasan ketat selama setahun atau dua tahun. Dalam kurun waktu itu, operator diminta agar meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Bila si pemilik tidak dapat memenuhi target, maka pemerintah wajib memberikan hukuman berupa penghentian ijin operasi angkutan umum hingga penutupan perusahaan (likuidasi). Agar adil dan dapat dipertanggung jawabkan, kelompok penilai sebaiknya berasal dari pemerintah, polisi, DLLAJR, pakar angkutan umum, akademisi, YLKI, dan perwakilan masyarakat otomotif. Untuk menjamin konsistensi penelitian, pemeriksaan berkala ini selain dilakukan secara terjadwal juga harus dilakukan secara mendadak dan acak.
Minat penumpag terhadap angkutan umum juga bisa ditingkatkan lewat pemberian subsidi pada tarif resmi bagi para penumpang agar tarif angkutan umum menjadi lebih terjangkau dan rasional. Jangan biarkan Organda mengatu-ngatur tarif sesuka hati berdasarkan pendapat sepihak dari para pengusaha bus. Penumpang, sebagai konsumen, juga harus didengar suaranya dalam penentuan tarif penumpang. Pemerintah, Organda, peneliti dan perwakilan penumpang perlu duduk bersama dalam perundingan manakala muncul usulan untuk kenaikan tarif. Keputusan akhir dari perundingan dapat diamil lewat cara pemungutan suara. Nantinya, pelaksanaan keputusan harus dipatuhi oleh semua pihak yang telah berunding. Kalau ada yang melanggar, tindak dengan tegas! Tarif yang bersahabat dan realistis, sesuai dengan kondisi yang dialami penumpang, akan membuat orang tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Untuk angkutan Kereta, PT KAI sudah cukup berhasil dalam memberikan tarif angkutan yang rasional bagi penumpang. Namun lain halnya dengan angkutan umum macam bus dan mikrolet. Untuk mikrolet, tarif yang ditanggung penumpang tergantung dari jarak. Di Depok, untuk jarak dekat penumpang membayar antara 1500 hingga 2000 ribu rupiah. Untuk jarak jauh, tarifnya justru bervariasi. Tarif penumpang dari Depok ke Parung belum tentu sama dengan tarfi dari Depok ke Kp. Rambutan misalnya. Perbedaan harganya bisa dari Rp4000 hingga Rp6000,-. Tarif bus Patas AC juga tidak kalah mahalnya, Rp5000 sekali jalan. Ini juga tidak diiringi jaminan bila bus tidak mogok di tengah jalan atau AC tidak berneti berfungsi secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena tarif ditentukan dengan semena-mena oleh Organda karena mereka hanya menghitung tarif dari sudut pandang pengusaha angkutan umum tapi tidak peka dengan kondisi hidup yang dialami penumpang. Kalian susah? KAMI LEBIH SUSAH LAGI!!!!! Gila betul kalau orang sampai menghabiskan 50 ribu rupiah setiap hari hanya untuk transportasi. Dengan gaji 1,5 juta rupiah setiap bulan, lebih banyak uang gaji yang terserap ke ongkos daripada untuk kebutuhan hidup. Tidak heran kalau orang sekarang berpaling ke kendaraan pribadi, contohnya, ramai-ramai beli sepeda motor. Mayoritas masyarakat melakukan ini karena mereka telah berhitung kalau pengeluaran pribadi mereka dengan transportasi pribadi seperti sepeda motor ternyata lebih murah daripada menggunakan kendaraan umum. Kecele kalian organda BRENGSEK!!!
Kemacetan di Jakarta dapat berkurang seandainya masyarakat mau lebih aktif menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara ekstensif. Hal ini pasti tercapai apabila masyarakat memiliki sedikit alasan untuk menggunakan mobil atau sepeda motor mereka. Lewat penambahan jumlah angkutan umum, peningkatan kelaikan angkutan umum, peningkatan layanan angkutan umum, peilaian rutin dan pemberlakuan subsidi terhadap tarif penumpang akan tercapai kondisi dimana masyarakat hampir tidak memiliki alasan untuk menggunakan kendaraa pribadi mereka. Karena tidak memiliki banyak alasan, maka para penumpang pun pasti berpaling pada bus, kereta, dan mikrolet dalam urusan transportasi. Saya setuju dengan solusi three-in-one namun saya tidak setuju dengan tarif jalan raya elektronik (Electronic Pricing Road), pemberlakuan nomor ganjil dan genap apalagi kampanye penggunaan sepeda. Untuk yang pertama dan kedua, saya ragu apabila pemerintah memilik alat dan sumber daya manusia yang dapat melakukannya. Sedang yang ketiga, hey, jalanan macet karena sudah terlalu banyak kendaraan, kalian malah menambahnya lagi dengan unit kendaraan sepeda. Permintaan kalian untuk jalur khusus sepeda, SINTING!!! Nanti, tukang bakso minta jalur khusus, tukang besi bekas minta jalur khusus, odong-odong juga minta jalur khusus. Jalur Busway saja sudah bikin jalan sempit dan macet, masih minta pula jalur khusus sepeda, >:P. Angkutan umum adalah solusi utama dan tepat untuk kemacetan di Jakarta, lainnya TIDAK!
PS: Oh ya, satu lagi. Semua usulan di atas akan berjalan dengan mulus dan baik apabila Organda DIBUBARKAN! Dari dulu semua usulan di atas sudah dikemukakan dalam berbagai bentuk dan kesempatan namun semuanya menjadi kandas di tangan Oganda. Keberadaan organisasi ini bukannya mengembangkan angkutan umum di Indonesia menjadi bermartabat dan berwibawa melainkan menjadi organisasi yang merendahkan martabat dan wibawa penumpang. Apa tindakan Organda terhadap operator angkutan umum yang sering terlibat kecelakaan lalu lintas? Apa kerja Organda terhadap peningkatan mutu layanan terhadap penumpang? Organisasi ini cuma keras suaranya setiap kali terjadi kenaikan bensin. Begitu bensin naik, mulut kalian jadi leeebarrr luar biasa menuntut kenaikan ongkos angkutan. Belum lagi ada pengumuman resmi, ongkos sudah dinaikan. Tapi begitu harga bensin turun, kalian paling lama membuat pengumuman resmi untuk penurunan tarif (Eh, emang ada pengumumannnya?). Organisasi ini cuma memikirkan kepentingan para pengusaha angkutan tapi tidak peduli akan nasib pemakai angkutan umum. Agar semua usulan di atas dapat terlaksana baik, langkah pertama adalah pembubaran Organda.
